Dewan Keamanan PBB Terpecah Soal Keanggotaan Palestina

New York – PIP: Komisi Studi Aplikasi Keanggotaan di Dewan Keamanan PBB menyimpulkan bahwa pihaknya tidak mampu keluar dengan rekomendasi tunggal atas permintaan keanggotaan negara Palestina di PBB. Demikian menurut draft laporan Komisi yang diterbitkan pada Selasa (8/11).

Menurut draft laporan, yang konten diterbitkan oleh kantor berita AFP, “Kesimpulan dari pembahasan pertemuan ke-110 komisi akreditasi permintaan untuk anggota baru, bahwa ketua (Dewan Keamanan) mengumumkan komisi tidak dapat merekomendasikan kolektif ke Dewan Keamanan atas permintaan untuk keanggotaan Palestina.”

Laporan itu akan diserahkan dalam bentuk akhir ke Dewan Keamanan pada Jumat mendatang dalam sesi yang dikhususkan untuk membahas keanggotaan Palestina. Laporan itu menambahkan bahwa selama pertemuan yang diadakan oleh Komisi Aplikasi Keanggotaan, yang merupakan badang dalam Dewan Keamanan PBB, ada "pandangan-pandang yang bertentangan" seputar permintaan keanggotaan Palestina.

Draft laporan tersebut tidak menyebutkan negara-negara yang mendukung permintaan Palestina atau negara-negara yang menentangnya. Draf laporan juga tidak mengisyaratkan apakah kalau salah satu pihak mengumpulkan suara mayoritas yang diperlukan bisa memenangkan keputusan.

Menurut para diplomat Barat, bisa dipastikan sekali Palestina tidak mungkin mampu menggalang suara mayoritas sebanyak sembilan suara yang dibutuhkan di Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui rekomendasi diterimanya permintaan keanggotaan di organisasi internasinal tersebut.

Upaya Palestina untuk meminta keanggotaan di PBB tersebut dimulai sejak diajukan Presiden Mahmud Abbas pada tanggal 23 Oktober lalu, yang kemudian diajukan ke Sekretariat Umum PBB permintaan pencalonan yang ditentang keras oleh entitas Zionis, penentangan ini didukung oleh Amerika Serikat, yang bersikeras perlunya dilanjutkan kembali negosiasi langsung antara Pemerintah Zionis dan Otoritas Ramallah. (asw)